Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Demikian isi alinea pertama pembukaan UUD ‘45 yang merupakan landasan dasar pemikiran terbentuknya bangsa dan negara Republik Indonesia.

Memang negeri ini telah merdeka berpuluh-puluh tahun yang lalu dari penjajah Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda, dan Jepang. Akan tetapi, sesungguhnya masih ada satu lagi jenis penjajahan yang menj­ajah bangsa Indonesia, yaitu penjajahan terhadap hak asasi manusia seperti yang terjadi pada para penyandang cacat, khususnya tunanetra.

Dari bentangan waktu yang begitu panjang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebenarnya pemerintah telah melakukan usaha-usaha untuk penyantunan dan pengentasan para penyandang cacat. Usaha-usaha tersebut diwujudkan dalam bentuk pelatihan-pelatihan keterampilan, pemba­ngunan panti-panti sosial, rehabilitasi sosial serta bimbingan ment­al. Pelatihan-pelatihan keterampilan dimaksudkan untuk membekali pa­ra penyandang cacat dengan keahlian berproduksi. Pembangunan panti-panti sosial diperuntukkan sebagai tempat tinggal bagi para penyandang cacat yang tidak bertempat tinggal dan sebagai tempat melakukan kegia­tan. Sedangkan rehabilitasi maupun bimbingan mental bertujuan membe­ri dorongan mental kepada para penyandang cacat yang sering kali mengalami tekanan, baik dari dalam dirinya yang merasa tidak percaya diri maupun dari lingkungan sosialnya yang terkadang mendiskriminasikan mereka. Usaha-usaha di atas telah tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), dan Pemerintahan Orde Baru mencantumkan usaha-usaha tersebut dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) IV dan V. Pemerintah juga telah mewujudkan isi pasal 31 UUD ’45 mengenai pendidikan, dalam hal ini adalah dengan mendirikan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) untuk para penyandang cacat.